Diskusi Pajak Air Permukaan, Rektor UMRI: Riau Kaya SDA, Perlu Teknologi untuk Dongkrak PAD

Pekanbaru (umri.ac.id) – Isu defisit anggaran daerah menjadi perhatian serius kalangan praktisi dan akademisi di Provinsi Riau. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik dan Policy Brief bertema “Pajak Air Permukaan (PAP): Jawaban Defisit Anggaran dan Wujudkan Keadilan Ekonomi?” yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau pada Jumat (27/2/2026) siang di Universitas Muhammadiyah Riau (Umri).

Rektor Umri, Dr Saidul Amin, MA., dalam sambutannya menegaskan pentingnya ruang-ruang diskusi ilmiah bagi mahasiswa untuk membangun cara berpikir rasional dan memperluas wawasan terhadap persoalan strategis daerah.

“Saya mengucapkan selamat datang di kampus ini. Diskusi seperti ini akan memantik rasionalitas dan intelektualitas. Jika mahasiswa diajak membahas isu-isu besar, maka cakrawala berpikir mereka akan semakin luas,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan Pajak Air Permukaan (PAP) menjadi relevan karena persoalan defisit anggaran tengah menjadi perbincangan hangat di Riau. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa solusi yang ditawarkan tidak boleh berhenti pada pendekatan jangka pendek semata.

“Kita membahas PAP dalam rangka mencari solusi atas defisit anggaran di Riau. Namun, kita tidak boleh berhenti di situ. Dalam jangka panjang, kita harus menyentuh persoalan yang lebih esensial,” katanya.

Ia mencontohkan Malaysia yang dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan melalui penguasaan teknologi, khususnya dalam pengolahan kelapa sawit menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi.

“Malaysia mampu mengolah sawit menjadi beragam produk, bahkan lebih variatif dibandingkan Indonesia. Kuncinya ada pada teknologi. Jika ini dapat kita benahi, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat secara signifikan,” jelasnya.

Lebih jauh, Rektor UMRI menyoroti bahwa daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi secara optimal. Selama ini, menurutnya, daerah lebih banyak menanggung dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur dan persoalan lingkungan.

“Sering kali kita hanya menerima dampak seperti kerusakan jalan dan masalah lingkungan. Padahal, jika ditata dengan baik dan didukung teknologi, sawit dapat menjadi komoditas yang menguntungkan semua pihak,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Riau memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Namun, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sumber daya tersebut mampu memberikan nilai tambah yang maksimal.

“Riau sejatinya kaya raya. Tetapi kuncinya ada pada keilmuan dan penguasaan teknologi agar kekayaan itu benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan PAD daerah,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, DPD IMM Riau menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Anggota DPRD Provinsi Riau sekaligus Anggota Pansus OPD DPRD Riau Andi Dharma Taufiq, SKep., Ketua Pansus OPD DPRD Riau H. Abdullah, SPd., perwakilan Bapenda Bidang Pajak Muhammad Sayoga, SE., MSi.

Kemudian hadir juga Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Riau Dr Dahlan Tampubolon, SE MSi., Ketua Umum DPP APKASINDO Dr Gulat ME Manurung, MP CAPO., Ketua GAPKI Cabang Riau Lichwan Hartono, Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Indra Fatwa, SH MH., serta Pengamat Ekonomi UMRI Dr Muhammad Hidayat, SE MSi.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif terkait optimalisasi Pajak Air Permukaan sekaligus mendorong strategi jangka panjang berbasis teknologi untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. (Muhansir)